Dalam artikel kali ini kita akan membicarakan tentang
Demokrasi ?? Demokrasi Indonesia mau di bawa kemana ya kira-kira ?? sebelum
jauh membahas itu semua kita harus tahu dulu apa itu DEMOKRASI ???
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya
memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup
mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung
atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.
Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya
praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.
Atau secara sederhana bisa juga di artikan Demokrasi Adalah
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah
bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan
kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh
pemerintah negara tersebut.
Dan ada pula pengertian demokrasi menurut para ahli :
Abraham Lincoln
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat.
Charles Costello
Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri
dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk
melindungi hak-hak perorangan warga negara.
John L. Esposito
Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk
rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat
aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu,
tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur
eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Hans Kelsen
Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat.
Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih.
Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan
diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.
Sidney Hook
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana
keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak
didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat
dewasa.
C.F. Strong
Demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas
anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem
perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan
tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.
Hannry B. Mayo
Kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh
wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan
yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana
di mana terjadi kebebasan politik.
Merriem
Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh
rakyat; khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi
tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung
melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan
pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk
mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese
berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.
Samuel Huntington
Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang
paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil,
jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk
memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.
SEJARAH
DEMOKRASI !!
Bagaimana sih sejarah nya demokrasi ? pasti banyak yang
belum tahu , disini kita akan menjelaskannya !
Cleisthenes, "bapak demokrasi
Athena"
Kata "demokrasi" pertama muncul pada mazhab
politik dan filsafat Yunani kuno di negara-kota Athena. Dipimpin oleh
Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara
demokrasi pertama pada tahun 508-507 SM. Cleisthenes disebut sebagai
"bapak demokrasi Athena.
Demokrasi Athena berbentuk demokrasi langsung dan memiliki
dua ciri utama: pemilihan acak warga biasa untuk mengisi jabatan administratif
dan yudisial di pemerintahan dan majelis legislatif yang terdiri dari semua
warga Athena. Semua warga negara yang memenuhi ketentuan boleh berbicara dan
memberi suara di majelis, sehingga tercipta hukum di negara-kota tersebut. Akan
tetapi, kewarganegaraan Athena tidak mencakup wanita, budak, orang asing,
non-pemilik tanah, dan pria di bawah usia 20 tahun.
Dari sekitar 200.000 sampai 400.000 penduduk Athena, 30.000
sampai 60.000 di antaranya merupakan warga negara. Pengecualian sebagian besar
penduduk dari kewarganegaraan sangat berkaitan dengan pemahaman tentang
kewarganegaraan pada masa itu. Nyaris sepanjang zaman kuno, manfaat
kewarganegaraan selalu terikat dengan kewajiban ikut serta dalam perang.
Demokrasi Athena tidak hanya bersifat langsung dalam artian
keputusan dibuat oleh majelis, tetapi juga sangat langsung dalam artian rakyat,
melalui majelis, boule, dan pengadilan, mengendalikan seluruh proses politik
dan sebagian besar warga negara terus terlibat dalam urusan publik. Meski
hak-hak individu tidak dijamin oleh konstitusi Athena dalam arti modern (bangsa
Yunani kuno tidak punya kata untuk menyebut "hak”penduduk Athena menikmati
kebebasan tidak dengan menentang pemerintah, tetapi dengan tinggal di sebuah
kota yang tidak dikuasai kekuatan lain dan menahan diri untuk tidak tunduk pada
perintah orang lain.
Pemungutan suara kisaran pertama dilakukan di Sparta pada
700 SM. Apella merupakan majelis rakyat yang diadakan sekali sebulan. Di
Apella, penduduk Sparta memilih pemimpin dan melakukan pemungutan suara dengan
cara pemungutan suara kisaran dan berteriak. Setiap warga negara pria berusia
30 tahun boleh ikut serta. Aristoteles menyebut hal ini
"kekanak-kanakan", berbeda dengan pemakaian kotak suara batu layaknya
warga Athena. Tetapi Sparta memakai cara ini karena kesederhanaannya dan
mencegah pemungutan bias, pembelian suara, atau kecurangan yang mendominasi
pemilihan-pemilihan demokratis pertama.
BENTUK
– BENTUK DEMOKRASI
Apa
saja sih bentuk-bentuk demokrasi ?
·
Dilihat
dari cara penyaluran kehendak rakyat
-
Demokrasi langsung
Demokrasi
langsung ialah demokrasi dimana rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya
dalam suatu rapat yang dihadiri seluruh rakyatnya. Demokrasi langsung pernah
dijalankan di negara-negara kota pada jaman yunani kuno.
-
Demokrasi tidak
langsung(demokrasi perwakilan)
-
Demokrasi perwakilan yaitu Demokrasi dimana rakyat
menyampaikan kehendakannya melalui dewan perwakilan rakyat. Demokrasi
perwakilan di jalankan oleh negara-negara pada jaman modern.
·
Dilihat
dari titik berat paham yang dianut
-
Demokrasi barat(demokrasi
liberal)
Demokrasi
barat lebih menitikberatkan pada kebebasan bergerak,berpikir dan mengeluarkan
pendapat menjunjung tinggi persamaan hak pada bidang politik
Kelemahan demokrasi liberal :
-
adanya
kesenjanagan yang lebar antara golongan ekonomi kuat dan golongan ekonomi lemah
-
golongan
ekonomi kuat dapat membeli suara rakyat dan suara DPR
-
Demokrasi timur atau komunis
Demokrasi
timur lebih menitik beratkan pada paham kesamaan yg menghapuskan perbedaan
kelas diantara sesama rakyat.
Kelebihan demokrasi timur :
-
kesenjangan
ekonomi kecil,
-
menjunjung
tinggi persamaan dalam bidabg ekonomi.
Kelemahan demokrasi timur
-
persamaan
hak bidang politik kurang diperhatikan.
-
Tidak
adanya kompetisi dan tidak diakuinya hak milik pribadi menyebabkan etos
kerjanya kurang baik.
-
Demokrasi gabungan
Demokrasi
yg berprinsip mengambil kebaikan dan membuang kelemahan dari demokrasi barat ke
timur.
Dalam
demokrasi gabungan :
-
hak
milik pribadi diakui,namun hak milik pribadi juga berfungsi sosial
-upaya
menyejahterahkan rakyat jangan sampai menghilangkan drajat dan HAM
·
Sistem
demokrasi modern
-
Demokrasi
dengan sistem parlementer
-
kekuasaan
legislatif (DPR) di atas eksekutif pemerintah
-
presiden
atau raja hanya sebagai kepala negara y6g kedudukannya sebagai lambang
Kebaikan
demokrasi dengan sistem parlementer
-
pengaruh
rakyat terhadap politik yg dijalankan pemerintah besar sekali
-
kontrol
rakyat terhadap pemerintah baik
Kelemahan
demokrasi dalam sistem parlementer
-
Sering
timbul krisis kabinet
-
tidak
mendapat dukungan dari mayoritas anggota DPR
-
Demokrasi
Dengan Pemisahan kekuasaan
Sistem
ini menganut ajaran montesquieu
-
kekuasaan
legislatif :kekuasaan untuk membuat undang-undang
-
kekuasan
eksekutif : kekuasaan untuk melaksanakan UU
-
kekuasaan
yudikatif : kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan UU
·
Ciri-ciri
sistem pemisahan kekuasaan
-
kepala
negara merupakan penguasa eksekutif yang nyata
-
kekuasaan
yudikatif tidak dapat di campuri kekuasaan lain
·
Keuntungan
sistem pemisahan kekuasaan
-
pemerintah
setabil karana presiden dan mentri tidak dapat dijatuhkan oleh DPR
-
pemerintah
punya waktu untuk menjalankan programnya
·
Kelemahan
sistem pemisahan kekuasaan :
-
pengawasan
pemerintahan kurang berpengaruh
-
pengaruh
rakyat terhadap kebijakan politik negara kurang mendapatkan perhatian
Sudah cukup mengerti ? karena tanggal 9 april 2014 nanti
akan ada pemilu saya akan sedikit menyinggung soal pemilu .
Sebelum kita jauh membicarakan pemilu , kita harus tahu dulu
apa itu pemilu ??
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan
orang(-orang) untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.Jabatan-jabatan
tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat
pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat
juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua
kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.
Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat
secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public
relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan
propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan
umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakaioleh para
kandidat atau politikus selalu komunikator politik.
Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut
konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan
program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang
telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.
Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan
dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan
pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan
disosialisasikan ke para pemilih
SEJARAH PEMILU
Pemilihan umum diadakan sebanyak 10 kali yaitu tahun 1955,
1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009.
Pemilu 1955
Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama
di Indonesia setelah kemerdekaan tahun 1945. Inilah tonggak pertama masyarakat
Indonesia belajar tentang demokrasi. Indonesia baru yang sangat muda terseok-
seok dalam mempersiapkan pemilu. Situasi keamanan yang belum kondusif, kabinet
yang penuh friksi, dan gagalnya pemerintahan baru menyiapkan perangkat
Undang-Undang pemilu membuat pemungutan suara baru bisa dilaksanakan 10 tahun
setelah kemerdekaan.
Dalam pemilu pertama ini masyarakat memilih anggota-anggota
DPR dan Konstituante. Konstituante adalah lembaga negara yang ditugaskan untuk
membentuk Undang-Undang Dasar baru menggantikan UUD sementara 1950. Anggota
angkatan bersenjata dan polisi ikut berpartisipasi dalam pemungutan suara.
Pemilu tahun 1955 diadakan dalam dua periode. Pada periode
pertama tanggal 29 September 1955 masyarakat memilih anggota DPR. Lalu, pada
periode kedua pada 15 Desember 1955 masyarakat memilih anggota Konstituante.
Tak kurang dari 80 partai politik, organisasi massa, dan puluhan perorangan
ikut serta mencalonkan diri.
Pada Maret 1956 parlemen terbentuk dengan jumlah angggota
sebanyak 272 orang. Ada 17 fraksi yang mewakili 28 partai peserta pemilu,
organisasi, dan perkumpulan pemilih. Sedangkan anggota Konstituante berjumlah
542 orang. Mereka dilantik pada 10 November 1956.
Selanjutnya, kondisi politik Indonesia pasca pemilu 1955
sarat dengan berbagai konflik. Akibatnya, pemilu berikutnya yang dijadwalkan
pada tahun 1960 tidak dapat terselenggara. Presiden Soekarno mengeluarkan
Dekrit pada 5 Juli 1959 yang membubarkan DPR dan Konstituante hasil pemilu 1955
serta menyatakan kembali ke UUD 1945. Soekarno secara sepihak membentuk
DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya
diangkat oleh presiden.
Pemilu
1971
Gonjang-gonjang
politik pasca pemilu 1955 berujung pada huru-hara gerakan 30 september Partai
Komunis Indonesia pada tahun 1966. Presiden Soekarno yang memimpin Indonesia
sejak tahun 1945 akhirnya lengser satu tahun kemudian. Pada tahun 1968 Soeharto
ditetapkan oleh MPR Sementara sebagai Presiden Indonesia. Era kepemimpinan
Soeharto selanjutnya disebut sebagai zaman orde baru, untuk membedakan dengan
zaman Soekarno yang disebut sebagai orde lama.
Tiga
tahun memerintah Indonesia, Soeharto akhirnya menggelar pemilu kedua yang
tertunda-tunda di negeri ini pada 5 Juli 1951. Ini adalah pemilu pertama
setelah orde lama atau pemilu pertama di zaman orde baru. Pemilu diikuti oleh
10 partai politik dari beragam aliran politik. Hal baru yang menarik pada
pemilu tahun ini adalah ketentuan yang mengharuskan semua pejabat negara
bersikap netral. Ini berbeda dengan pemilu tahun 1955 di mana para pejabat
negara yang berasal dari partai ikut menjadi calon partai secara formal. Namun,
dalam prakteknya, para pejabat negara berpihak ke salah satu peserta pemilu
yaitu Golongan Karya. "Rekayasa politik" orde baru yang berlangsung
hingga 1998 di mulai pada tahun ini. Sejumlah kebijakan ditelurkan demi
menguntungkan Golongan Karya.
Pemilu
Orde Baru (1977-1997)
Pasca
pemilu 1971 ada lima pemilu yang diselenggarakan di bawah rezim orde baru,
yaitu pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Lima pemilu itu berlangsung
"seragam" dan diikuti oleh dua partai yaitu, Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta satu Golongan
Karya (Golkar). Pemilu selalu dimenangkan oleh Golongan Karya dan MPR selalu
menunjuk Soeharto sebagai Presiden.
Setelah
pemilu 1971 yang diikuti 10 konstestan, terbitlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Undang-Undang baru ini mengatur soal
penggabungan partai politik. Sembilan partai politik yang ada diciutkan menjadi
hanya dua. Partai-partai beraliran islam bergabung dalam satu wadah Partai
Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara, partai-partai di luar islam bergabung
dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kedua partai itu bertarung dengan
Golongan Karya dalam setiap pemilu di masa orde baru.
Selama
periode orde baru masyarakat Indonesia memilih partai dalam setiap pemilu. Lalu
partai menentukan siapa yang menjadi wakil rakyat di Dewan Permusyarawatan
Rakyat (DPR). Semua anggota DPR adalah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Selain anggota DPR, anggota MPR berisikan utusan golongan. MPR bermusyawarah
untuk menunjuk presiden.
Pemilu 1977 : 2 Mei
Pemilu 1982
: 4 Mei
Pemilu 1987
: 23 April
Pemilu 1992
: 9 Juni
Pemilu 1997
: 29 Mei
Pemilu
1999
Pemilu
1999 merupakan tonggak baru demokrasi Indonesia. Penguasa Orde Baru Soeharto
mundur dari kekuasaan pada 20 Mei 1998 karena desakan masyarakat. BJ Habibie
yang semula adalah wakil presiden naik menjadi Presiden menggantikan Soeharto.
Roh demokrasi yang semasa rezim orde baru dipasung hidup kembali. Ratusan
partai politik terbentuk dan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Komisi
Pemilihan Umum melakukan seleksi dan meloloskan 48 partai politik. Golkar yang
semula bukan partai di tahun ini berubah menjadi partai politik. Lima besar
partai pemenang pemilu adalah:
|
No
|
Partai
|
Suara
|
Persen
|
Kursi DPR
|
|
1
|
Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan
|
35.689.073
|
33,74
|
153
|
|
2
|
Partai Golkar
|
23.741.749
|
22,44
|
120
|
|
3
|
Partai Persatuan
Pembangunan
|
11.329.905
|
10,71
|
58
|
|
4
|
Partai Kebangkitan
Bangsa
|
13.336.982
|
12,61
|
51
|
|
5
|
Partai Amanat
Nasional
|
7.528.956
|
7,12
|
34
|
Walaupun
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi partai pemenang, namun ketua umum
partainya, Megawati Soekarnoputri, gagal menjadi presiden. Di zaman ini
presiden masih dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Musyawarah di MPR
memutuskan mengangkat Abdurrahman Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai
presiden dengan Megawati sebagai wakil presiden.
Pemilu
2004
Pemilu
2004 menjadi catatan sangat penting dalam sejarah pemilu di Indonesia. Pada
tahun ini untuk pertama kali rakyat Indonesia memilih langsung wakilnya di
parlemen dan pasangan presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, presiden dan
wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu
pelaksanaan pemilu dibagi menjadi dua yaitu pemilu legislatif dan pemilu
presiden.
Pemilu legislatif
Pemilu
legislatif digelar sebagai rangkaian pertama pada 5 April 2004 dan diikuti 24
partai politik. Partai-partai politik yang memperoleh suara lebih besar atau
sama dengan tiga persen dapat mencalonkan pasangan calonnya untuk maju pada
pemilihan Presiden.
Hasil
lima besar pemilu legislatif 2004
|
No
|
Partai
|
Suara
|
Persen
|
Kursi DPR
|
|
1
|
Partai Golongan
Karya
|
24.480.757
|
21,58
|
128
|
|
2
|
Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan
|
21.026.629
|
18,53
|
109
|
|
3
|
Partai
Kebangkitan Bangsa
|
11.989.564
|
10,57
|
52
|
|
4
|
Partai Persatuan
Pembangunan
|
9.248.764
|
8,15
|
58
|
|
5
|
Partai Demokrat
|
8.455.225
|
7,45
|
57
|
Pemilu Presiden
Pemilu
presiden tahun 2004 diikuti lima pasang calon yaitu,
Susilo
Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla
Megawati
Soekarnoputri – Hasyim Muzadi
Wiranto
- Solahuddin Wahid
Amien
Rais – Siswono YudoHusodo
Hamzah
Haz – Agum Gumelar
Hasil
pemilu presiden putaran pertama 5 April 2004
|
Ranking
|
Pasangan Capres
|
Suara
|
Persen
|
|
1
|
Susilo B.Y. - J.
Kalla
|
36.070.622
|
33.58 %
|
|
2
|
Megawati -
Hasyim M.
|
28.186.780
|
26.24 %
|
|
3
|
Wiranto-Sallahudin
W.
|
23.827.512
|
22.19 %
|
|
4
|
AmienRais -
Siswono Y.H.
|
16.042.105
|
14.94 %
|
|
5
|
Hamzah H. - Agum
G.
|
3.276.001
|
3.05 %
|
|
Jumlah Suara
|
|
107.403.020
|
100%
|
Sumber
data : KPU
Karena
tidak ada yang memperoleh suara 50 persen plus satu, maka diselenggarakan
putaran kedua yang diikuti oleh dua besar yaitu pasangan Susilo Bambang
Yudhoyono – Jusuf Kalla dan Megawati Soekarno putri - Hasyim Muzadi.
Hasil
pemilu presiden putaran kedua 5 Juli 2004
PEMILU
2009
Pemilu
Legislatif 2009 digelar pada 9 April 2009 dan diikuti 38 partai politik. Ribuan
calon anggota legislatif memperebutkan 560 kursi DPR, 132 kursi DPD, dan banyak
kursi di DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Untuk
pertama kalinya, sistem sistem proporsional terbuka diterapkan pada Pileg 2009.
Melalui sistem ini, pemilih tak lagi memilih partai politik, melainkan caleg.
Penetapan calon terpilih pada suatu daerah pemilihan dilakukan berdasarkan perolehan
suara terbanyak, bukan nomor urut.
Sebanyak
121.588.366 pemilih yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia berpartisipasi
dalam pileg 2009. Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina Susilo
Bambang Yudhoyono berhasil memenangi pileg 2009 dengan meraup 21.703.137 suara
atau sebanyak 20,85 persen. Selain itu, ada 8 partai lainnya yang lolos
parliamentary threshold, yakni, Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Keadilan
Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Gerindra.
partai
peserta pemilu
Nomor urut partai
1
|
Nama partai
|
|
NASDEM
|
|
PROFIL SINGKAT
|
|
Ketua : Surya
Paloh
|
|
Sekjen : Patrice Rio Capella
|
|
Bendahara : Frankie Turtan
|
|
Alamat Kantor DPP : Jl. RP. Soeroso No. 44,
Gondangdia Lama, Jakarta 10350
|
|
Telp : 021‐ 3929801
|
|
Fax : 021‐ 31927288
|
|
Partai NasDem
adalah sebuah partai politik di Indonesia yang baru diresmikan di Hotel
Mercure Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2011. Partai ini didukung
oleh Surya Paloh yang merupakan pendiri organisasi bernama sama yaitu
Nasional Demokrat.
|
Nomor urut partai
2
|
Nama partai
|
|
PARTAI
KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
|
|
PROFIL SINGKAT
|
|
Ketua : H. A.
Muhaimin Iskandar
|
|
Sekjen : H. Imam Nahrawi
|
|
Bendahara : H. Bachrudin Nasori
|
|
Alamat Kantor DPP : Jl. Raden Saleh No. 9,
Jakarta Pusat 10430
|
|
Telp : 021- 3145328
|
|
Fax : 021- 3145329
|
|
Email : dpp@pkb.or.id
|
|
Website : www.dpp.pkb.or.id
|
|
PKB
dideklarasikan di Jakarta, 23 Juli 1998 oleh para kiai Nadhlatul Ulama. Dari
awal, partai ini digagas sebagai wadah aspirasi politik NU. PKB tercatat
mengikuti Pemilu mulai tahun 1999, dan kemudian tahun 2004 dan 2009. Calon
yang diusungnya, Abdurrahman Wahid langsung terpilih sebagai presiden walau
hanya bertahan hingga pertengahan 2001 karena dinamika politik nasional.
|
Nomor urut partai
3
|
Nama partai
|
|
PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA (PKS)
|
|
PROFIL SINGKAT
|
|
Ketua : Muhammad
Anis Matta
|
|
Sekjen : Muhamad Taufik Ridlo
|
|
Bendahara : Mahfudz Abdurrahman
|
|
Alamat Kantor DPP : Jl. TB. Simatupang Nomor
82, Pasar Minggu, Jakarta 21520
|
|
Telp : 021- 78842116
|
|
Fax : 021- 78846456
|
|
E-mail : setjen.dpp@pks.or.id
|
|
PKS didirikan 20
Juli 1998 (sebagai PK); 20 April 2002 (sebagai PKS), dengan ideologi Islam
dan Pancasila
|
|
|
|
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya
bernama Partai Keadilan (PK), adalah sebuah partai politik berbasis Islam di
Indonesia. PKS didirikan di Jakarta pada 20 April 2002 (atau tanggal 9
Jumadil 'Ula 1423 H untuk tahun hijriah) dan merupakan kelanjutan dari Partai
Keadilan (PK) yang didirikan di Jakarta pada 20 Juli 1998 (atau 26
Rabi'ulAwwal 1419 H).
|
Nomor urut partai
4
|
Nama partai
|
|
PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)
|
|
PROFIL SINGKAT
|
|
Ketua : Megawati
Soekarnoputri
|
|
Sekjen : Tjahjo Kumolo
|
|
Bendahara : Olly Dondokambey
|
|
Alamat Kantor DPP : Jl. Lenteng Agung No. 99
Jakarta Selatan 12610
|
|
Telp : 021- 7806028, 021- 7806032
|
|
Fax : 021- 7814472
|
|
Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP) terbentuk setelah pecahnya peristiwa 27 Juli 1996
yang merupakan puncak perpecahan antara kubu Megawati Soekarnoputri dengan
Soerjadi, Ketua umum versi Kongres di Medan. Sebelumnya, partai ini bernama
Partai Demokrasi Indonesia.
|
Nomor urut partai
5
|
Nama partai
|
|
PARTAI GOLONGAN
KARYA (GOLKAR)
|
|
PROFIL SINGKAT
|
|
Ketua : H.
Aburizal Bakrie
|
|
Sekjen : Idrus Marham
|
|
Bendahara : Drs. Setya Novanto
|
|
Alamat Kantor DPP : Jl. Anggrek Nelly Murni,
Jakarta 11480
|
|
Telp : 021- 5302222
|
|
Fax : 021- 5303380
|
|
Website : www.partai-golkar.or.id
|
|
Partai Golkar
merupakan salah satu partai tua yang muncul pada masa Orde Baru. Partai
berlambang pohon beringin ini didirikan pada 20 Oktober 1964. Golkar ikut
serta dalam Pemilu 1971 yang merupakan Pemilu pertama dalam pemerintahan
Presiden Soeharto. Golkar berhasil memenangkan Pemilu itu dan kembali menang
berturut-turut pada Pemilu berikutnya pada 1982, 1987, 1992, dan 1997.
Perolehan suara Partai Golkar mulai turun pada Pemilu 1999 pada masa
pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa itu Golkar kalah dengan Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI-P).
|
Nomor
urut partai
6
|
Nama partai
|
|
PARTAI GERAKAN
INDONESIA RAYA (GERINDRA)
|
|
PROFIL SINGKAT
|
|
Ketua : Prof.
Dr. Ir. Suhardi, M.Sc.
|
|
Sekjen : H. Ahmad Muzani, S. Sos
|
|
Bendahara : Thomas A. Muliatna Djiwandono,
MA
|
|
Alamat Kantor DPP : Jalan Harsono RM No. 54
|
|
Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
|
|
Telp : 021- 7892377 021- 7801396
|
|
Fax : 021- 7819712
|
|
Partai Gerakan
Indonesia Raya (Gerindra) dideklarasikan pada Februari2008. Pembentukan
partai berlambang kepala garuda emas ini pertama kali dibicarakan oleh dua
orang kaum intelektual, Fadli Zon dan Hashim Djojohadikusumo, pada November
2007. Ketika itu, keduanya membicarakan kondisi politik dan ekonomi Indonesia
yang tengah berada di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.
|
Nomor urut partai
7
|
Nama partai
|
|
PARTAI DEMOKRAT
|
|
PROFIL SINGKAT
|
|
Ketua : Dr.
Susilo Bambang Yudhoyono
|
|
Sekjen : Edhie Baskoro Yudhoyono, M. Sc
|
|
Bendahara : Handoyo Mulyadi
|
|
Alamat Kantor DPP : Jl. Kramat Raya No. 146,
Jakarta Pusat Jakarta 10450
|
|
Telp : 021- 31907999
|
|
Fax : 021- 31908999
|
|
Partai Demokrat
didirikan atas inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono yang terilhami oleh
kekalahan Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan calon wakil Presiden dalam
Sidang MPR tahun 2001. Selanjutnya, pada tanggal 20 Agustus 2001, Vence
Rumangkang yang dibantu oleh Sutan Bhatoegana berupaya mengumpulkan
orang-orang untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai politik. Pada
akhimya, terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang
bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik.
Pada tanggal 10 September 2001, Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen
Kehakiman dan HAM RI.
|
Nomor
urut partai
8
|
Nama partai
|
|
PARTAI AMANAT
NASIONAL (PAN)
|
|
PROFIL SINGKAT
|
|
Ketua : M. Hatta
Rajasa
|
|
Sekjen : Taufik Kurniawan
|
|
Bendahara : Jon Erizal
|
|
Alamat Kantor DPP : Jl. Warung Buncit Raya
No. 17 Jakarta Selatan
|
|
Telp : 021- 7975588
|
|
Fax : 021- 7975632
|
|
PAN didirikan
pada tanggal 23 Agustus 1998 berdasarkan pengesahan Depkeh HAM No.
M-20.UM.06.08 tgl.27 Agustus 2003. Ketua Umum saat ini adalah Hatta Rajasa,
Sekretaris Jenderal Taufik Kurniawan, dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai
dijabat oleh AmienRais.
PAN memiliki asas "Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat
bagi Sekalian Alam". Kelahiran PAN dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat
(MARA), salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto,
PPSK Muhamadiyah, dan Kelompok Tebet. PAN dideklarasikan di Jakarta pada 23 Agustus 1998 oleh
50 tokoh nasional, di antaranya mantan Ketua umum Muhammadiyah Prof. Dr. H.
AmienRais, Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert
Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, Drs. Faisal Basri, M.A., A.M.
Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao, dan lainnya.
|
Nomor urut partai
9
|
Nama partai
|
|
PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (PPP)
|
|
PROFIL SINGKAT
|
|
Ketua : Drs. H.
Suryadharma Ali, M.Si.
|
|
Sekjen : Ir. H. M. Romahurmuziy, MT
|
|
Bendahara : Drs. H. Mahmud Yunus
|
|
Alamat Kantor DPP : Jalan Diponegoro No. 60,
Jakarta 10310
|
|
Telp : 021- 31926164 021- 31936338
|
|
Fax : 021- 3142558
|
|
PPP tergolong
salah satu partai tua di Indonesia. Partai ini dideklarasikan padatanggal 5
Januari 1973 sebagai gabungan empat partai keagamaan, yaitu Partai Nahdlatul
Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Pertidan Parmusi, yang
ditujukan untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. PPP tercatat
sudah mengikuti Pemilu sebanyak delapan kali, yaitu 1977, 1982, 1987, 1992,
1997, 1999, 2004, dan 2009.
|
Nomor
urut partai
10
|
Nama partai
|
|
PARTAI HATI
NURANI RAKYAT (HANURA)
|
|
PROFIL SINGKAT
|
|
Ketua : H.
Wiranto
|
|
Sekjen : Dossy Iskandar Prasetyo
|
|
Bendahara : Bambang Sudjagad
|
|
Alamat Kantor DPP : Jalan Imam Bonjol No. 4,
Menteng, Jakarta Pusat, 100330
|
|
Telp : 021- 3100169
|
|
Fax : 021- 3100174
|
|
Partai Hanura
dirintis oleh mantan Panglima TNI Wiranto dan resmi didirikan pada 14
November 2006. Oleh karena itu, Pemilu 2009 adalah perhelatan politik akbar
pertama yang diikuti oleh Hanura. Pada pemilu tersebut, Hanura berhasil
mendapat jatah 18 kursi di parlemen setelah meraih 3,9 juta suara (3,8
persen) nasional. Dalam Pemilu Presiden 2009, Hanura berkoalisi dengan Golkar
untuk mengusun gpasangan Jusuf Kalla dan Wiranto sebagai capres dan cawapres.
|
Nomor urut partai
11
|
Nama partai
|
|
PARTAI DAMAI
ACEH (PDA)
|
|
PROFIL SINGKAT
|
|
Ketua :
Tgk.Muhibbussabri.A.Wahab
|
|
Sekjen : Khaidir Rizal Jamal, S.Pd.
|
|
Bendahara : M.Tahir.S.Sos
|
|
Alamat Kantor DPP : Jln.Tgk. Imum Lhueng
Bata No.36 Banda Aceh
|
Nomor urut partai
12
|
Nama partai
|
|
PARTAI NASIONAL
ACEH (PNA)
|
|
PROFIL SINGKAT
|
|
Ketua :
Irwansyah (Tgk Muchsalmina)
|
|
Sekjen : Muharram Idris
|
|
Bendahara : Lukman Age
|
|
Alamat Kantor DPP : Jl. T. Iskandar No. 174
Lam Glumpang, Ulee Kareng Banda Aceh
|
|
Telp : (0651) 28282
|
Nomor urut partai
13
|
Nama partai
|
|
PARTAI ACEH (PA)
|
|
PROFIL SINGKAT
|
|
Ketua : Muzakir
Manaf
|
|
Sekjen : Mukhlis Basyah
|
|
Bendahara : Hasanuddin Sabon
|
|
Alamat Kantor DPP : Jl. Soekarno Hatta Nomor
5,6,7 Simpang Dodik Emperum Jaya Baru, Banda Aceh
|
|
Telp : 0651 - 40750
|
|
Email : dpa_partaiaceh@yahoo.com
|
|
Website : www.partaiaceh.com
|
Nomor urut partai
14
|
Nama partai
|
|
PARTAI BULAN
BINTANG (PBB)
|
|
PROFIL SINGKAT
|
|
Ketua : Dr. H.
MS. Kaban, SE, M.Si
|
|
Sekjen : B.M. Wibowo, SE, MM
|
|
Bendahara : Sarinandhe Djibran, SH
|
|
Alamat Kantor DPP : Jl. Raya Pasar Minggu
KM. 18 No. 1B, Jakarta Selatan
|
|
Telp : 021- 79180734
|
|
Fax : 021- 79180765
|
|
Partai Bulan
Bintang (PBB) adalah sebuah partai politik Indonesia yang berasaskan Islam
berdiri pada tanggal 17 Juli 1998 di Jakarta dan dideklarasikan pada 26 Juli
1998 di halaman Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta. Partai Bulan Bintang
didirikan dan didukung oleh ormas-ormas Islam tingkat Nasional di antaranya,
yaitu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim
Indonesia (ICMI), Badan Koordinasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Indonesia
(BKSPPI), Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), Forum Silaturahmi Ulama, Habaib dan
Tokoh Masyarakat (FSUHTM), Persatuan Islam (PERSIS), Partai Serikat Islam
Indonesia (PSII), dan Persatuan Umat Islam (PUI).
|
Nomor urut partai
15
|
Nama partai
|
|
PARTAI KEADILAN
DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)
|
|
PROFIL SINGKAT
|
|
Ketua : Letjen
TNI(Purn) Dr. (Hc) H.Sutiyoso, SH
|
|
Sekjen : Drs. H. Lukman F. Mokoginta, M.Si
|
|
Bendahara : Linda Setiawati
|
|
Alamat Kantor DPP : Jl. Pangeran Antasari
Nomor 68, Cipete Utara, Jakarta 12150
|
|
Telp : 021- 7246174
|
|
Fax : 021- 7253952
|
|
Email : jkarta2002@yahoo.com
|
|
Website : www.pkp-garuda.or.id
|
|
PKPI (dulu
Partai Keadilan dan Persatuan) berdiri pada 15 Januari 1999. PKPI pertama
kali ikut serta dalam Pemilu 1999. PKPI bermula denga ndibentuknya Gerakan
Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB) pada tahun 1998 yang dikoordinasikan
oleh Ir. Siswono Yudhohusodo, Ir. Sarwono Kusumaatmadja, David Napitupulu dan
Tatto S. Pradjamanggala, SH. PKPI
tercatat sudah tiga kali mengikuti pemilu, yakni Pemilu 1999, Pemilu 2004,
dan Pemilu 2009. PKPI kemudian akhirnya menjadi peserta Pemilu 2014 setelah
gugatannya dimenangkan di PTTUN. PKPI diketuai oleh Sutiyoso yang merupakan
mantan Gubernur DKI Jakarta.
|
TAHAPAN
PEMILU
1.
Verifikasi
pencalonan anggota DPD
Pengumuman DCS Anggota DPD
Masukan dan tanggapan masyarakat
Permintaan klarifikasi kepada
calon anggota DPD
Penyampaian hasil klarifikasi
kepada KPU
Penyusunan dan penetapan Daftar
Calon Tetap (DCT) anggota DPD
Pengumuman DCT Anggota DP
2.
Verifikasi
anggotan DPR , DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
Pengumuman DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota dan persentase keterwakilan perempuan
Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan
dan tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota
Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
Pemberitahuan pengganti DCS
Pengajuan penggantian bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota
Verifikasi pengganti DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota
Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Pengumuman DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota
3.
Pemungutan
dan penghitungan suara
Pemungutan, penghitungan, dan
pengumuman penghitungan suara di TPS
Pemungutan suara di TPS Luar
Negeri
Penghitungan dan pengumuman hasil
perhitungan suara di TPS Luar Negeri
Rekapitulasi dan pengumuman hasil
rekapitulasi perhitungan suara di PPS/PPLN
4.
Penetapan
Hasil pemilu secara nasional
Penetapan hasil pemilu secara
nasional
5.
Penetapan
partai politik yang memenuhi ambang batas
Penetapan Partai Politik yang
memenuhi ambang batas
6.
Penetapan
perolehan kursi dan calon terpilih
Tingkat nasional, provinsi,
kabupaten/kota
ASAS
PEMILU
Pemilihan
umum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari
"Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asal "Luber" sudah ada
sejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya
secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat
diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas
berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak
manapun, kemudian Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat
rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.
Kemudian
di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan
singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas jujur mengandung arti bahwa
pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa
setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya
dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat
yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta
pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap
peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada
pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.
Demikian
sekira nya info yang saya berikan bila ada kekurangan mohon maaf . Terima kasih
Sumber :
google search
