Tugas Perilaku Konsumen 2

Faktor-faktor yang memengaruhi

Terdapat lima faktor internal yang relevan terhadap proses pembuatan keputusan pembelian:

1. Motivasi (motivation) merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Persepsi (perception) merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut.
3. Pembentukan sikap (attitude formation) merupakan penilaian yang ada dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka/tidak suka seseorang akan suatu hal.
4. Integrasi (integration) merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan. Integrasi merupakan respon atas sikap yang diambil. Perasaan suka akan mendorong seseorang untuk membeli dan perasaan tidak suka akan membulatkan tekad seseorang untuk tidak membeli produk tersebut.

Read more ...

Tugas Perilaku Konsumen 1

Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual rendah (low-involvement) proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah, sedangkan untuk barang berharga jual tinggi (high-involvement) proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang

Tujuan nya :

·         Untuk mengetahui perilaku konsumen itu.

·         Untuk mengetahui model dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen.

·         Untuk mengetahui pendekatan kardinal dan ordinal.

·         Untuk mengetahui elastisitas dan macam-macam besaran elastisitas.

Read more ...

Tugas Softskill Kewarganegaraan "Politik dan Strategi Nasional (Polstranas dalam Pilpres 2014)

KATA PENGANTAR

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Berkat limpahan karunianya, penulis dapat meyelesaikan makalah yang berjudul “Politik dan Strategi Nasional” dengan lancar. Makalah ini diajukan guna memenuhi tugas softskill mata kuliah Pendidikan Pancasila.

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai kalangan para pembaca, penulis terima dengan tangan terbuka guna menyempurnakan pembuatan makalah dikemudian hari.

 Hanya ini yang dapat penulis sampaikan, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

                                                                                                                                                Depok, 14 Juni 2014

                                                                                                                                                               

    Penulis : Vickry (17212572) KELAS 2EA11

DAFTAR ISI

 Kata Pengantar .................................................................................................. ii

 Daftar Isi ............................................................................................................ iii

BAB I Pendahuluan ............................................................................................ 3

 1.1 Latar Belakang .............................................................................................  3

 1.2 Rumusan Masalah ........................................................................................ 3

 1.3 Tujuan ..........................................................................................................  3

 BAB II Pembahasan ...........................................................................................   4

2.1 pengertian politik dan strategi nasional .......................................................  4

 2.2 pengertian strategi dan strategi nasional.....................................................  5

2.3 Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional.........................   5

2 .4  Visi dan Misi Calon Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla .........................  7

2.5 Visi dan Misi Prabowo – hatta ....................................................................... 11 

BAB III Penutup .................................................................................................... 12

 3.1 Kesimpulan ...................................................................................................   12

 3.2 Saran .............................................................................................................   12

Referensi .............................................................................................................    12

Politik dan Strategi Nasional

BAB I

       PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka dimana bangsa yang merdeka tentunya akan mengatur urusan dalam negerinya sendiri tanpa ada campur tangan lagi dari negera luar dalam urusan pemerintahan . Sejak peristiwa proklamasi di tahun 1945, terjadi perubahan yang sangat mendasar dari negara Indonesia , terutama yang berkaitan dengan kedaulatan dan sistem pemerintahan dan politik . Pada awal masa kemerdekaan , kondisi politik Indonesia belum sepenuhnya baik . Kondisi indonesia masih belum tertata dengan baik dan belum stabil . Tetapi , setelah beberapa tahun berjalan kondisi internal Indonesia sudah mulai teratur dan membaik . Selangkah demi selangkah Indonesia mulai membenahi dan mengatur sistem pemerintahannya sendiri .

 Di zaman sekarang yaitu zaman yang serba modern dengan mulai lunturnya rasa nasionalisme  banyak pemuda Indonesia yang tidak mengerti akan makna politik bebas aktif yang digunakan oleh Indonesia, dan tidak sedikit di antara mereka yang salah mengartikan makna politik bebas aktif tersebut . Oleh karena itu , kiranya kita perlu untuk membahas tentang politik dan strategi bangsa Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

 1. Apakah pengertian politik , Negara , kekuasaan , pengambil keputusan , kebijakan umum , dan distribusi kekuasaan itu?

 2. Apakah pengertian strategi , dan strategi nasional?

 3. Apakah dasar pemikiran penyusunan politik strategi nasional (Polstranas)?

1.3 Tujuan Penulisan

1 . Untuk mengetahui pengertian politik , Negara , kekuasaan , pengambil keputusan , kebijakan umum , dan distribusi kekuasaan .

2 . Untuk mengetahui pengertian strategi , dan strategi nasional .

3 . Untuk mengetahui dasar pemikiran penyusunan politik strategi nasional (Polstranas) .

                                                         BAB II

                    PEMBAHASAN

2 . 1  Pengertian Politik Dan Strategi Nasional

Kata “Politik” secara ilmu etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang asal katanya adalah polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia berarti urusan . Dalam bahasa Indonesia , politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa . Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki . Politics dan policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik . Politics memberikan asas, jalan, arah, dan medannya , sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya . Dapat disimpulkan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan itu , pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan . Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada .

 Politik secara umum adalah mengenai proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya . Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan , pembagian , atau alokasi sumber-sumber yang ada. Dengan begitu , politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan , kebijakan umum(policy), dan distribusi kekuasaan .

 a. Negara

 Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya.

b. Kekuasaan

 Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya.

c. Pengambilan Keputusan

 Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Jadi, politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum . Keputusan yang diambil menyangkut sector public dari suatu Negara .

d. Kebijakan Umum

 Kebijakan ( policy ) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu . Dasar pemikirannya adalah bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama pula , sehingga perlu ada rencana yang mengikat yang dirumuskan dalan kebijakan – kebijakan oleh pihak yang berwenang .

e. Distribusi

 Yang dimaksud dengan distribusi ialah pembagian dan pengalokasian nilai – nilai ( values ) dalam masyarakat . Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting .

2 . 2 Pengertian Strategi dan Strategi Nasional

            Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan . Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan . Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik . Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau pencapaian tujuan . Dengan demikian , strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.

 Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional . Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional . Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional .

2. 3 Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional . Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945 . sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik” .  Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA . Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group) . Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang . Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR . Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN .Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan . Salah satu wujud pengapilikasian politik dan strategi nasional dalam pemerintahan adalah sebagai berikut :

Otonomi Daerah

 Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan Undang-undang yang lama dan yang baru ialah:

 1. Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (central government looking).

 2. Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah (local government looking).

Kewenangan Daerah

 1. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999tenang Otonomi Daerah, kewenagan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

 2. Kewenagnan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro.

 3. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah,

 a. DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di daerah.

 b. DPRD sebagai lwmbaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahanauntukmelaksanakan demokrasi

 1). Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

 2). Memilih anggota Majelis Permusawartan Prakyat dari urusan Daerah.

 3). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

 4. Membentuk peraturan daerah bersama gubernur, Bupati atas Wali Kota.

 5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama gubernur, Bupati, Walikota.

 6. Mengawasi pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pelaksanaan APBD, kebijakan daerah, pelaksanaan kerja sama internasional di daerah, dan menampung serta menindak-lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

2 . 4  Visi dan Misi Calon Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla

Saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pada Selasa (13/5/2014), di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta itu secara gamblang memaparkan apa yang akan dilakukannya jika menjadi orang nomor satu di republik ini.

Berikut sejumlah program yang dipaparkan Jokowi sebagai visi misinya:

1. Pendidikan

Di sektor pendidikan, Jokowi menekankan pada revolusi mental. Menurutnya, revolusi mental akan efektif bila diawali dari jenjang sekolah, terutama pendidikan dasar. Menurutnya, siswa SD seharusnya mendapatkan materi tentang pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, pendidikan etika sebesar 80 persen. Sementara itu, ilmu pengetahuan cukup 20 persen saja.

"Jangan terbalik seperti sekarang. Sekarang ini anak-anak yang kecil dijejali dengan Matematika, Fisika, Kimia, IPS. Sehingga yang namanya etika, perilaku, moralitas tidak disiapkan pada posisi dasar," kata Jokowi.

 Menurut Jokowi, porsi materi ilmu pengetahuan diperbesar pada tingkat SMP. Meski porsi ilmu pengetahuan diperbesar, Jokowi mengatakan, materi pendidikan karakter, budi pekerti, dan etika harus lebih besar. Ia menggambarkannya dengan persentase 60-40 persen untuk pendidikan karakter.

Jokowi mengatakan, porsi besar untuk materi tentang ilmu pengetahuan baru diberikan di jenjang SMA. Besarnya, kata dia, mencapai 80 persen. Pada tahap SMA, porsi untuk pendidikan karakter, budi pekerti, dan akhlak cukup 20 persen saja.

Selain itu, ia juga ingin meningkatkan jumlah SMK. Menurutnya, negara-negara industri maju seperti Jepang, Korea, dan Jerman adalah negara-negara yang punya banyak SMK.

"Peningkatan jumlah SMK adalah salah satu yang penting. Karena keterampilan semua ada di sana. Karena di situ ada teknologi, di situ ada keterampilan, di situ ada skill yang dibangun," ucap Jokowi.

Ia yakin, jika semua hal di atas dilakukan, akan muncul generasi yang memiliki sikap mental dan budaya kerja yang baik, serta penuh daya saing, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas bagi bangsa dan negara.

"Karena percuma kekayaan alam yang besar jika tidak dibarengi dengan produktivitas, serta daya saing bagi SDM yang ada di dalamnya. Tanpa revolusi mental, tanpa budaya kerja yang sudah tertanam sejak kecil, saya kira sulit juga untuk membangun sebuah daya saing dan produktivitas," papar Jokowi. 

2. Pertanian

 Di sektor pertanian, Jokowi menilai, Indonesia kehilangan orientasi untuk membangun sektor ini. Indonesia, kata dia, tak pernah lagi memunculkan varietas-varietas unggul. Bahkan, menurut Jokowi, satu hektar lahan pertanian di Indonesia hanya dapat menghasilkan maksimal 4,5 ton, sementara di negara lain bisa mencapai 8-9 ton.

"Mestinya kalau sudah ditentukan ingin memajukan pangan, infrastrukturnya dibangun. Bendungan dan segala sistem irigasinya harus disediakan. Yang berkaitan dengan pupuk, pestisida, semuanya harus disiapkan. Riset harus menjadi kunci utama, dan diberi anggaran yang besar sehingga kita akan bisa memunculkan kembali varitas-varitas unggul," katanya.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti banyaknya lahan-lahan pertanian yang terkonversi menjadi perumahan, industri, dan pertambangan. Menurutnya, hal tersebut adalah kesalahan karena Indonesia saat ini membutuhkan banyak lahan untuk sawah dan ladang baru. Tak hanya itu, ujarnya, infrastruktur pendukung lahan pertanian seperti waduk dan bendungan juga harus diperbanyak.

"Pernah tidak mendengar kita bangun waduk dan bendungan baru? Padahal dalam perencanaan kita bisa bangun 70-an waduk per tahun. Tetapi tidak dilaksanakan karena kita kehilangan disorientasi," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti mahalnya ongkos produksi karena petani bergantung pada pupuk dan pestisida kimia.

"Harusnya petani disediakan pupuk dan pestisida gratis sehingga mereka tidak terbebani biaya," katanya.

Jokowi juga menyoroti keberadaan terminal agro. Menurutnya, terminal agro sudah seharusnya berada di setiap kabupaten. Ia menilai, menambah keberadaan terminal tersebut akan dapat meningkatkan produksi di sektor pertanian, seperti yang dilakukan Thailand. 

"Terminal agro jangan hanya gedung saja. Saya lihat di Dubai dan Abu Dhabi, 80 hektar lahan digunakan hanya untuk tempat penyimpanan logistik pertanian saja. Mestinya di setiap daerah ada yang seperti itu," ujar Jokowi.

"Sebanyak apa pun panen yang melimpah ruah, tidak akan berarti kalau tidak disiapkan industi pasca panen. Inilah yang harus diluruskan, karena ketika kita menyuruh petani untuk menanam, maka harus disiapkan pula industri pasca panennnya," katanya lagi.

3. Kelautan

Di bidang kelautan, Jokowi menyoroti kalah bersaingnya nelayan-nelayan lokal karena ketertinggalan dalam bidang teknogi dibanding nelayan-nelayan asing. Hal itu, menurutnya, menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga ikan di pasaran.

"Kapal-kapal negara lain yang masuk ke laut kita sudah komplet. Ada kapal sepuluh, yang sembilan nangkap, yang satunya untuk pengalengan. Langsung dikalengkan. Kenapa kita tidak bisa seperti itu. Padahal sebenarnya bisa," kata Jokowi.

Ia berjanji, jika terpilih sebagai presiden akan menyediakan kapal-kapal modern untuk para nelayan, yang disertai dengan pelatihan bagi para nelayan.

"APBN kita gede banget, hampir Rp 1.700 triliun. Berapa sih biaya beli kapal? Murah sekali. Dan berikan nelayan pelatihan, jangan yang gratisan karena itu tidak mendidik. Saya paling tidak setuju dengan yang gratisan," ujarnya.

4. Energi

Di bidang energi, Jokowi menyoroti besarnya subsidi BBM dan subsidi listrik. Menurutnya, daripada terus-terusan memberikan subsidi BBM, lebih baik memaksimalkan gas dan batubara yang jauh lebih murah.

"Contohnya untuk listrik. Subsidi listrik itu mencapai Rp 70 triliun. Tapi kenapa listrik pakai BBM, kenapa tidak pakai batubara?" kata Jokowi.

Jokowi mencurigai, selama ini ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari besarnya subsidi BBM dan listrik. Hal itu yang dinilaiya menjadi penyebab dilakukannya kebijakan yang sebenarnya lebih banyak merugikan kas APBN itu.

"Kenapa harus kita lakukan terus menerus? Karena ada yang mengambil keuntungan besar dari sana. Dan keuntungannya itu dibagi-bagi. Saya sudah tahu. Dulu waktu di Solo belum tahu. Tapi setelah di Jakarta jadi tahu semuanya," kata mantan Wali Kota Solo itu.

"Kalau BBM bisa dikonversi ke gas atau batubara, kita akan bisa menghemat anggaran hingga Rp 70 triliun per tahun. Jadi ada efisiensi anggaran," lanjutnya.

5. Infrastruktur

Di bidang infrastruktur, Jokowi menyoroti masih kurangnya pengembangan infrastruktur di laut, pengembangan bandara, maupun penambahan jalur kereta api. Untuk infrastruktur laut, ia menilai, jika dapat dimaksimalkan, maka ke depannya tidak ada lagi ketimpangan harga antara daerah yang satu dengan yang lain. Ia mengistilahkan konsep pembagunan infrastruktur laut yang akan ia lakukan dengan istilah "tol laut".

Menurutnya, tol laut adalah penyediaan kapal-kapal berukuran besar untuk pengangkutan antarpulau dalam waktu yang sesering mungkin.

"Jadi tol laut ini modalnya hanya kapal. Bukan bangun tol di atas laut. Jadi tol laut itu pengangkutan pakai kapal dari pelabuhan ke pelabuhan, tapi bolak-balik. Ini akan mempermudah manajemen distribusi logistik, sehingga harga-harganya akan lebih murah," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa tol laut adalah konsep distribusi jalur laut yang menghubungkan lima pelabuhan besar, yakni Pelabuhan Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar, dan Sorong (Papua Barat).

"Jadi harus ada penyediaan kapal besar, dari Sumatera langsung ke Papua, Papua ke Sumatera. Kalau ada kapal besar, ongkos angkutnya akan menjadi kecil dan murah, karena ngangkutnya langsung banyak. Jadi tidak akan ada lagi harga semen di Jawa Rp 50 ribu, di Papua Rp 1 Juta," ujar Jokowi.

Jokowi mencontohkan distribusi sapi dari NTT dengan yang ada di Australia. Ia menilai, secara kualitas, sapi NTT tidak kalah dibanding sapi Australia. Kekurangan yang terjadi selama ini hanya terletak pada ketiadaan kapal pengangkut sapi yang berukuran besar.

"Kalau dari NTT, ngangkutnya pakai kapal kecil-kecil. Sebenarnya sapi di sana tidak kalah kualitasnya dibanding sapi Australia. Tapi ongkos biaya angkutnya yang mahal, bisa sampai 50-60 persen. Kiriman sapi dari Australia, sekali angkut bisa sampai 30 ribu sapi di dalam satu kapal. Kapal besar itu yang kita tidak punya," katanya.

"Kalau ada tol laut ini, akan mempermudah distribusi. Dari pulau besar ke pulau besar pakai kapal besar. Nanti ke pulau yang agak kecil pakai kapal sedang. Dilanjutkan lagi dengan pakai kapal kecil ke pulau-pulau kecil. Jadi, bukan kapal kecil dari Papua ke Jawa yang belum tentu bisa sampai ke Jawa, karena di tengah jalan kena ombak langsung terguling. Hilang semen, hilang sapinya," jelas Jokowi .

Sementara itu, untuk pengembangan bandara, Jokowi mengaku akan menerapkan konsep kerja sama dengan investor swasta. Menurutnya, ide tersebut muncul tak lepas dari permasalahan lambannya pengembangan Bandara Soekarno-Hatta, yang berpengaruh pada semakin karut-marutnya jadwal penerbangan.

"Seharusnya kalau APBN tidak sanggup, serahkan saja ke swasta. Tidak masalah. Asal hitung-hitungannya jelas dan biaya pelayanan nantinya tidak membebani masyarakat. Kalau diserahkan ke investor, semua bandara akan bisa dibagun baru seluruhnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti seputar infrastruktur jalur kereta. Menurutnya, sudah seharusnya dilakukan penambahan jalur kereta di Jawa, sembari membangun jalur kereta di kawasan-kawasan tambang di Sumatera dan Kalimantan.

"Pengangkutan batubara, nikel, dan bauksit jangan sampai menggunakan jalan raya. Karena selain mahal, juga akan merusak jalan. Dan itu kewajiban negara," kata Jokowi.

6. Administrasi birokrasi

Jokowi menutup pemaparan visi dan misinya dengan program pembenahan di bidang administrasi dan birokrasi. Ia berjanji, bila terpilih, akan segera menerapkan sistem elektronik dan jalur online dalam hal pengadaan barang dan jasa di seluruh institusi pemerintah, termasuk dalam hal pengawasannya. Sistem tersebut adalah sistem yang saat ini diterapkannya di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

"Kita harus menerapkan e-budgeting, e-purchasing, e-catalogue, e-audit, pajak online, IMB online. Kita online-kan semua. Jadi tidak ada lagi 'ketema-ketemu', supaya 'amplop-amplopan' hilang," katanya.

2 . 5 Visi dan Misi Prabowo – Hatta

Prabowo-Hatta mendeklarasikan visi yang sepenuh-penuhnya menjadi maksud dan tujuan dari para Pendiri Bangsa, yaitu:

Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat

Dan untuk itu Prabowo-Hatta akan mengemban MISI sebagai berikut:

1. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, aman dan damai, bermartabat, demokratis, berperan aktif dalam perdamaian dunia, serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 45.

2. Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan, dan percaya diri menghadapi globalisasi.

3. Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak berbudaya luhur; berkualitas tinggi: sehat, cerdas, kreatif dan trampil.

  BAB III

                PENUTUP

3 . 1  Kesimpulan

                 Sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang telah mempelajari dan memahami kita dapat menarik kesimpulan bahwa politik dan strategi nasional Indonesia dapat dilaksanakan di segala bidang . Hal itu dilakukan untuk memajukan seluruh aspek kehidupan di Indonesia  . Kemudian , Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 harus menjadi acuan penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga tinggi negara dan segenap rakyat Indonesia . Selain itu pelaksanaan politik dan strategi nasional di Indonesia di tentukan oleh tujuh unsur pokok yang telah kita bahas sebelumnya .

3 . 2 Saran

Menurut saran saya, mengenai politik dan strategi nasional (polstranas) dalam pemilihan presiden, adalah untuk berpolitik lah dengan jujur dan bersih tidak ada politik uang dan KKN lainnya dan saya juga berharap tidak ada lagi kampanye hitam (black campaign) dalam kampanye baik di dunia nyata maupun di dunia maya (media sosial). Saya harap kepada tim sukses kedua calon presiden dan wakil presiden berkampanye lah dengan cara yang jujur tidak ada kampanye hitam yang menyudutkan salah satu calon. Berdemokrasi lah dengan cara yang benar dan saya juga berharap kepada calon pemilih untuk tidak golput agar tercipta nya demokrasi yang indah demi kemajuan bangsa Indonesia.

Referensi :                                         

http://pancasilazone.blogspot.com/2012/05/politik-dan-strategi-nasional.html

http://nadillaikaputri.wordpress.com/2013/04/24/pengertian-politik-dan-strategi-nasional/

http://nasional.kompas.com/read/2014/05/15/0705215/Ini.Visi.Misi.Jokowi.kalau.Jadi.Presiden.

http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-visi-dan-misi-prabowo-hatta-serta-jokowi-jk.html

Read more ...

Tugas softskill Pendidikan Kewarganegaraan "Kemandirian bangsa untuk meningkatkan ketahanan nasional"

KATA PENGANTAR

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Berkat limpahan karunianya, penulis dapat meyelesaikan makalah yang berjudul “Kemandirian Bangsa Untuk Meningkatkan ketahanan Nasional” dengan lancar. Makalah ini diajukan guna memenuhi tugas softskill mata kuliah Pendidikan Pancasila.

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai kalangan para pembaca, penulis terima dengan tangan terbuka guna menyempurnakan pembuatan makalah dikemudian hari.

 Hanya ini yang dapat penulis sampaikan, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

                                                                                                                                                Depok, 29 Mei 2014

                                                                                                                                                               

    Penulis : Vickry (17212572) KELAS 2EA11

DAFTAR ISI

 Kata Pengantar .................................................................................................. ii

 Daftar Isi ............................................................................................................ iii

BAB I Pendahuluan ............................................................................................ 1

 1.1 Latar Belakang ............................................................................................. 1

 1.2 Rumusan Masalah ........................................................................................ 2

 1.3 Tujuan .......................................................................................................... 2

 BAB II Pembahasan .......................................................................................... 3

 BAB III Penutup ............................................................................................... 10

 3.1 Kesimpulan .................................................................................................. 10

 3.2 Saran ............................................................................................................ 10

 Referensi ............................................................................................................. 11

          BAB I

 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pengertian & Arti Definisi Ketahanan Nasional Bangsa Negara indonesia

Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.  Dalam perjuangan mencapai cita-cita/tujuan nasionalnya bangsa Indonesia tidak terhindar dari berbagai ancaman-ancaman yang kadang-kadang membahayakan keselamatannya. Cara agar dapat menghadapi ancaman-ancaman tersebut, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional.

 Kondisi atau situasi dan juga bisa dikatakan sikon bangsa kita ini selalu berubah-ubah tidak statik. Ancaman yang dihadapi juga tidak sama, baik jenisnya maupun besarnya. Karena itu ketahanan nasional harus selalu dibina dan ditingkatkan, sesuai dengan kondisi serta ancaman yang akan dihadapi. Dan inilah yang disebut dengan sifat dinamika pada ketahanan nasional.

 Kata ketahanan nasional telah sering kita dengar disurat kabar atau sumber-sumber lainnya. Mungkin juga kita sudah memperoleh gambarannya.  Untuk mengetahui ketahanan nasional, sebelumnya kita sudah tau arti dari wawasan nusantara. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik yang dimiliki suatu bangsa, yang didalamnya terkandung keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional.

 Kekuatan ini diperlukan untuk mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang langsung atau tidak langsung akan membahayakan kesatuan, keberadaan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bisa jadi ancaman-ancaman tersebut dari dalam ataupun dari luar.

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan.

Ketahanan pangan merupakan ukuran kelentingan terhadap gangguan di masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidak stabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya. Penilaian ketahanan pangan dibagi menjadi keswadayaan atau keswasembadaan perorangan (self-sufficiency) dan ketergantungan eksternal yang membagi serangkaian faktor risiko.

Meski berbagai negara sangat menginginkan keswadayaan secara perorangan untuk menghindari risiko kegagalan transportasi, namun hal ini sulit dicapai di negara maju karena profesi masyarakat yang sudah sangat beragam dan tingginya biaya produksi bahan pangan jika tidak diindustrialisasikan. Kebalikannya, keswadayaan perorangan yang tinggi tanpa perekonomian yang memadai akan membuat suatu negara memiliki kerawanan produksi.

World Health Organization mendefinisikan tiga komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. FAO menambahkan komponen keempat, yaitu kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang.

Kebijakan sebuah negara dapat mempengaruhi akses masyarakat kepada bahan pangan, seperti yang terjadi di India. Majelis tinggi India menyetujui rencana ambisius untuk memberikan subsidi bagi dua pertiga populasi negara itu. Rancangan Undang-Undang Ketahanan Pangan ini mengusulkan menjadikan pangan sebagai hak warga negara dan akan memberikan lima kilogram bahan pangan berharga murah per bulan untuk 800 juta penduduk miskinnya

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1.       Bagaimana cara Meningkatkan ketahanan pangan nasional ?

2.       Mengapa ketahanan pangan sangat penting bagi bangsa Indonesia ?

1.3 Tujuan

Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan yang dicapai dalam makalah ini adalah

1.       Mengetahui penting nya ketahanan nasional khusus nya ketahanan pangan bagi Bangsa Indonesia

2.       Mengetahui cara meningkatkan ketahanan pangan nasional

BAB II

     PEMBAHASAN

1.      Ketahanan Pangan

Definisi dan paradigma ketahanan pangan terus mengalami perkembangan sejak adanya Conference of Food and Agriculture tahum 1943 yang mencanangkan konsep secure, adequate and suitable supply of food for everyone”. Definisi ketahanan pangan sangat bervariasi, namun umumnya mengacu definisi dari Bank Dunia (1986) dan Maxwell dan Frankenberger (1992) yakni “akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat (secure access at all times to sufficient food for a healthy life). Studi pustaka yang dilakukan oleh IFPRI (1999) diperkirakan terdapat 200 definisi dan 450 indikator tentang ketahanan pangan (Weingärtner, 2000). Berikut disajikan beberapa definisi ketahanan yang sering diacu :

1.         Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996: kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

2.         USAID (1992: kondisi ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh kebutuhan konsumsinya untuk hidup sehat dan produktif.

3.         FAO (1997) : situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut.

4.         FIVIMS 2005: kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, social dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan seleranya (food preferences) demi kehidupan yang aktif dan sehat.

5.          Mercy Corps (2007) : keadaan ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap terhadap kecukupan pangan, aman dan bergizi untuk kebutuhan gizi sesuai dengan seleranya untuk hidup produktif dan sehat.

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan pangan memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi :

a.         Berorientasi pada rumah tangga dan individu.

b.         Dimensi watu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses.

c.         Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan social.

d.        Berorientasi pada pemenuhan gizi.

e.         Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif.

2.      Meningkatkan Ketahanan Pangan di Masyarakat

Pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu. Masyarakat yang terlibat dalam pembangunan ketahanan pangan meliputi produsen, pengusaha, konsumen, aparatur pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat.

Berbagai upaya pemberdayaan untuk peningkatan kemandirian masyarakat khususnya pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui :

Pertama, pemberdayaan dalam pengembangan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Hal ini dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan penyuluh dan peneliti. Teknologi yang dikembangkan harus berdasarkan spesifik lokasi yang mempunyai keunggulan dalam kesesuaian dengan ekosistem setempat dan memanfaatkan input yang tersedia di lokasi serta memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Kedua, penyediaan fasilitas kepada masyarakat hendaknya tidak terbatas pengadaan sarana produksi, tetapi dengan sarana pengembangan agrobisnis lain yang diperlukan seperti informasi pasar, peningkatan akses terhadap pasar, permodalan serta pengembangan kerjasama kemitraan dengan lembaga usaha lain.

Ketiga, Revitalitasasi kelembagaan dan sistem ketahanan pangan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan. Pemanfaatan potensi bahan pangan lokal dan peningkatan spesifik berdasarkan budaya lokal sesuai dengan perkembangan selera masyarakat yang dinamis.

3.      Pangan Alternative

Untuk menuju ketahanan pangan diperlukan keberanian mengubah pola konsumsi dan melakukan diversifikasi pangan.  Potensi ketersediaan singkong yang melimpah di bumi nusantara ini bisa menjadi alternatif  andalan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan surplus beras sebesar 10 juta ton pada tahun 2014 yang akan datang

 Memang, pemerintah tak pernah patah arang untuk terus menjaga dan mempertahankan ketahanan pangan nasional, baik  dengan menjamin ketersediaan pasokan dan aksesibilitas pangan, serta stabilisasi harga pangan di dalam negeri.

 Namun, terus bertambahnya jumlah penduduk dan pola konsumsi yang berlebihan, tanpa diiringi peningkatan produksi pangan, dikhawatirkan bisa menjadi salah satu faktor yang melemahkan ketahanan pangan nasional.

 Untuk diketahui, saat ini jumlah konsumsi beras Indonesia berkisar dua kali lebih besar dari beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam misalnya. Tercatat, kebutuhan beras kita saat ini mencapai 130-140 kilo gram per orang per tahun. Padahal, kebutuhan beras di Asia Tenggara saja hanya mencapai 70 kilogram (kg) per orang per tahun.

 Kondisi itupula yang dinilai menyebabkan Indonesia harus mengimpor beras pada tahun 2011 lalu sebanyak 2,75 juta ton untuk menutupi kekurangan stok dari produksi beras lokal Indonesia yang hanya mencapai 65,4 juta ton.

 Melihat kondisi tersebut, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan akhir-akhir ini terus mewacanakan pentingnya mengubah pola konsumsi masyarakat dengan melakukan diversifikasi pangan. "Mulailah kita mensubtitusi beras dengan singkong, ubi, dan bahan pangan lainnya," paparnya dalam berbagai kesempatan.

 Mendag menegaskan, diversifikasi pangan harus dilakukan karena Indonesia termasuk konsumen terbesar di Indonesia yaitu 140 kg per orang per tahunnya. Menurutnya, bila Indonesia bisa mengurangi konsumsi berasnya sampai 100 kg per orang saja maka hal itu sudah bisa melakukan penghematan sebesar 10 juta ton.

 "Saya sekarang sudah mulai kurangi konsumsi beras. Saya makan singkong setiap hari. Berat badan saya jadi turun delapan kilogram,” tuturnya memberi motifasi menjadi pembicara pada acara Jakarta Food Security Summit Feed Indonesia Feed The World,di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2012) lalu.

Mengapa singkong?

 Salah jenis bahan makanan yang akhir-akhir ini terus dikampanyekan oleh Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sebagai makanan pokok alternatif untuk menggantikan beras adalah singkong.

 Dan ternyata banyak sekali nilai strategis yang dimiliki singkong bila berhasil dijadikan makanan pokok pengganti beras. Selain telah menjadi makanan pokok ketiga setelah beras dan jagung, singkong merupakan salah satu tanaman ubi-ubian yang sangat mudah ditanam di Indonesia. Bahkan, dari sisi kandungan, singkong juga mempunyai kadar Karbohidrat yang lebih tinggi dengan nasi putih.

 Dari segi ekonomi, terciptanya perubahan pola konsumsi masyarakat dari beras ke singkong atau ubi ini ke depannya juga diharapkan bisa  menciptakan keseimbangan antara supply dan demand. “Kalau sekarang kita sudah bisa merubah pola konsumsi, dari beras ke singkong, maka turun 100 kilogram saja, kita sudah bisa mengekspor beras,” ujarnya.

 Bicara soal merubah pola konsumsi. Menteri perdagangan menambahkan, bahwa. Melakukan diversifikasi pangan juga bisa menjadi solusi, dalam mengatasi segala permasalahan pangan. Demi merealisasikan target swasembada pangan pada 2014 mendatang. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2009 mengenai percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.

 Gita Wirjawan, begitu serius menganjurkan masyarakat untuk dapat merubah pola konsumsinya ke singkong. Pria 46 tahun lulusan Universitas Harvard. Dan pernah menjabat sebagai direktur utama JP Morgan Indonesia ini mengaku sudah memperaktekkan sendiri dalam kehidupannya. “Ayah saya dulu terkena diabetes, makanya saya sekarang berusaha mengurangi konsumsi nasi. Pagi saya sarapan singkong dan siang harinya saya mengkonsumsi nasi merah. Tidak ada yang aneh, malah saya merasa sehat”. Bahkan dia mencontohkan beberapa daerah di Indonesia yang menjadikan singkong sebagai makanan pokok. Namun, tetap bisa hidup sehat dan nyaman.

Singkong: Makanan Sehat yang Ekonomis

 Saat ini, singkong boleh dikatakan termasuk golongan secondary corps atau komoditi kelas dua. Padahal, tanaman yang nama latinnya Menihot Utilissima ini memiliki kadar Karbohidrat yang lebih tinggi dengan nasi putih.

 Dalam per 100 gram singkong itu meliputi: Kalori 121 kal, Air 62.50 gram, Fosfor 40.00 gram, Karbohidrat 34.00 gram, Kalsium 33.00 miligram, Vitamin C 30.00 miligram, Protein 1.20 gram, Besi 0.70 miligram, Lemak 0.30 gram, Vitamin B1 0.01 miligram. Sementara pada kulit batangnya mengandung Tannin, Enzim Peroksidase, Kalsium Oksalat, dan Glikosida.

 Yang menarik, tanaman ini pun sangat mudah dibudidayakan secara massal. Sebab, selain tanaman ini cocok dengan kultur tanah Indonesia, proses penanamannya pun tidak terlalu sulit. Bahkan, tanaman ini sangat kebal dari serangan hama penyakit.

 Dari segi ekonomi, singkong pun bisa menjadi komoditas penting. Yakni, tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi saja, tetapi juga bisa menjadi bahan baku sejumlah industry, baik industri besar maupun industri rumahan.

 Adapun bagi petani, kemudahan penanaman singkong ini juga bisa mendatangkan keuntungan tersendiri. Terbukti, membaiknya harga singkong beberapa waktu terakhir ini telah mendorong sejumlah petani di beberapa daerah  menanami lahannya dengan singkong.

 Di Lampung misalnya, setiap tahunnya luas areal panen singkong meningkat. Pada 2011 luas areal panen mencapai 361.538 Ha, dengan jumlah produksi 9.017 juta ton. Sedangkan pada 2012 ini targetnya menjadi 371.485 Ha, dan diharapkan dapat menaikkan jumlah produksi hingga 3.70% atau 9.350 juta ton. Harga singkong di Lampung Utara saat ini berkisar Rp 800/kg sampai Rp 860/kg.

 Di Provinsi Banten, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) setempat dilaporkan produksi singkongnya dari tahun 2003 sampai 2010 lalu sebesar 115 ribu ton pertahun. Dan di tahun 2012 ini, produktivitas singkong ditargetkan naik sebesar 172 ribu ton. Adapun harganya, saat ini harga singkong di Provinsi Banten berkisar Rp 500 per kilogram.

 Sedangkan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Produksi singkong di tahun 2011 mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya. Dimana pada 2010 produksi singkong mencapai 1.114.665 juta ton. Dan 1.047.684 juta ton pada 2009. Bandingkan dengan jumlah produksi singkong pada 2011 lalu yang hanya 867.596 ton. Dengan harga Rp 700-Rp 900 per kilogramnya.

 Sampai saat ini harga singkong dibeberapa daerah memang cenderung naik turun. Tergantung jenis dan aksesnya dari petani hingga pedagang eceran. Di Pasar Induk Cibitung, harga singkong mencapai Rp 1500 per kilogramnya. Dari penelusuran Infon PDN, singkong di Pasar Induk Cibitung ini biasa dipasok dari Sukabumi. Sedangkan harga dari pengepulnya berkisar Rp 900-Rp 1000 per kilogram.

Membaca Kebutuhan Singkong

 Kebutuhan singkong dunia mencapai 220 juta ton per tahun. Ini juga bisa menjadi peluang tersendiri bagi Indonesia yang selama ini juga dikenal di dunia internasional sebagai negara penghasil singkong. Mengapa demikian?

 Pasalnya, sejumlah negara saat ini tengah mengembangkan industri tekhnologi berbasis singkong. Kita ambil contoh China misalnya, saat ini negara ini sedang memacu penggunaan etanol bahan bakar yang bersumber dari singkong. Hal ini menumbuhkan potensi ekspor Indonesia pun bisa mencapai US$ 20 miliar bila China terus melakukan mengembangkan proyek etanolnya.  

4.      Program Pemerintah

Sejalan dengan permasalahan, peluang dan paradigma baru pemantapan ketahanan pangan, strategi yang dikembangkan dalam upaya pemantapan ketahanan pangan adalah :

1)      Pengembangan kapasitas produksi pangan nasional melalui rehabilitasi kemampuan, optimalisasi pemantapan dabn pelestarian sumberday alam yaitu : lahan, air dan perairan.

2)      Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat menuju terwujudnya ketahanan pangan rumah tangga, serta perilaku sadar gizi.

3)      Pengembangan agribisnis pangan yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan tersentralisasi dengan pengertian sebagai berikut :

a.      Berdaya saing tinggi, yang diupayakan melalui peningkatan efisiensi dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, serta penajaman orientasi pasar.

b.      Berkerakyatan, yaitu memfasilitasi peluang yang lebih besar bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam usaha kecil dan menengah, dengan mendaya gunakan sumberdaya yang dimilikinya.

c.      Berkelanjutan, diupayakan melalui peningkatan dan pemeliharaan kapasitas sumberdaya alam, penerapan teknologi ramah lingkungan dan pengembangansistem distribusikeuntungan yang adil.

d.      Tersentralisasi, yang berarti keputusan tentang hal-hal yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan berada ditangan masyarakat bersama Pemerintah Daerah, dalam rangka mendorong pendayagunaan keunggulan sumberdaya daerah sesuai referensi masyarakat di daerah yang bersangkutan.

4)   Pengembangan dan peningkatan intensitas jaringan kerjasama lintas pelaku, lintas wilayah dan lintas waktu dalam suatu sistem koordinasi guna mensinergikan kebijakan, program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan.

5)   Peningkatan efektifitas dan kualitas kinerja pemerintah dalam menfasilitasi masyarakat berpartisipasi dalam pemantapan ketahanan pangan.

Penting nya ketahanan pangan bangsa Indonesia antara lain :

·         Menghadapi pasar global di kawasan ASEAN

·         Ketahanan Pangan dan Kepentingan Politik

·         Ketahanan pangan harus kokoh menuju masyarakat ekonomi ASEAN 2015

·         Ketahanan pangan bisa membawa bangsa yang lebih sejahtera

1.       Menghadapi pasar global di kawasan ASEAN

Pemerintah harus segera mempersiapkan diri untuk menghadapi pasar liberal komoditas pangan, di antaranya dengan menyiapkan hambatan nontarif seperti Standar Nasional Indonesia, pembatasan pintu masuk impor, serta persyaratan terkait penyakit.

Dengan demikian, komoditas pangan yang masuk ke Indonesia dan dikonsumsi masyarakat benar-benar berkualitas dan aman. Sudah waktunya pemerintah memperkuat daya saing produk pangan sehingga komoditas pertanian tersebut siap bersaing dan memiliki keunggulan komparatif. Sejauh ini, untuk komoditas beras, Indonesia masih tertinggal dari Thailand dan Vietnam yang sudah mampu menjadikan beras berada dalam sistem yang terintegrasi, mulai penanaman, panen, pengeringan, hingga pengolahan.

Sistem tersebut mampu menekan angka kehilangan panen yang selama ini masih menjadi momok bagi tanaman padi di Indonesia. Persiapan Sektor Pertanian menghadapi AEC 2015. Dalam menghadapi AEC 2015 seluruh lini termasuk produk pertanian harus memperhatikan 3 hal penting yaitu : 1. Peningkatan Daya Saing (peningkatan produktifitas, distribusi, infrastruktur, perbankan, efisiensi regulasi dll) 2. Pengamanan Pasar Domestik (mis: lebih mencintai produk lokal), dan 3. Penguatan Ekspor dengan memperhatikan 3 K (kualitas, kuantitas dan kontinyuitas).

2.       Ketahanan pangan dan kepentingan Politik

Keamanan Pangan & Tata Kelola Pangan harus dikawal dengan politik pangan yang memihak kepentingan dalam negeri. Pemerintah harus menggerakkan semua komponen kekuatan nasional untuk melaksanakan kebijakan keamanan pangan .

Pemerintah harus mewujudkan akuntabiltas dan pengendalian untuk memastikan kepatuhan semua komponen kekuatan nasional dalam mengimnplementasikan kebijakan keamanan pangan. Pemerintah harus mampu dan mau mengambil langkah korektif bila sasaran kebijakan tidak terpenuhi dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah harus membuat kerangka regulasi dan langkah administratif untuk meningkatkan ketersediaan pangan, akses, dan kualitas.

3.       Ketahanan pangan harus kokoh menuju masyarakat ekonomi ASEAN 2015

Menghadapi pasar global ASEAN, perlu disiapkan komoditi pertanian yang menjadi andalan dalam perdagangan regional. Kita harus memilah dari sekian banyak produk dan komoditi pertanian tersebut yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu, kita juga harus menyiapkan produk pertanian andalan yang mampu bertahan dalam pasar domestik, dan juga produk yang mampu menyerang di pasar regional dan global.

Selain itu pembangunan jangka menengah yaitu bersama – sama memberikan penguatan kelembagaan dan usaha pada sektor input maupun produksi dalam skala sedang, sedangkan untuk skala kecil perlu diperbaiki kelembagaan dan organisasi skala kecil sehingga mampu memberikan efisiensi ekonomi dalam produksinya.

4.       Ketahanan pangan bisa membawa bangsa yang lebih sejahtera

Sistem pangan nasional harus dibangun menuju ketahanan pangan nasional yang berbasis pada penyediaan pangan di tingkat individu. Paradigma baru dalam pembangunan sistem pangan nasional ini akan menjamin ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, lokal, regional, dan nasional. Meskipun demikian, mengingat kompleks permasalahan yang tercakup, ketahanan pangan di kelima jenjang itu hendaknya dibangun secara bersamaan.

 Ketahanan pangan nasional bermakna pengadaan pangan nasional, dan distribusi pangan nasional. Kedua makna ini menuntut adanya kebijakan pangan secara nasional yang dipegang wewenangnya oleh pemerintah pusat dan kebijakan pangan secara regional, lokal, rumah tangga, dan individu yang dipegang wewenangnya oleh pemerintah daerah otonom (kabupaten/kota, yang berfungsi rowing).

    BAB III

                                            PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Ketahanan pangan merupakan basis utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi, ketahanan nasional yang berkelanjutan.  Ketahanan pangan merupakan sinergi dan interaksi utama dari subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi, dimana dalam mencapai ketahanan pangan dapat dilakukan alternatif pilihan apakah swasembada atau kecukupan. Dalam pencapaian swasembada perlu difokuskan pada terwujudnya ketahanan pangan.Dalam pengembangannya, teknologi pangan diharapkan mampu memfasilitasi program pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, serta dapat secara efektif mendukung kebijakan strategi ketahanan pangan.

3.2 Saran

Kita sebagai masyarakat yang hidup dalam suatu negara seharusnya sadar betapa penting nya ketahanan pangan nasional dan seharusnya kita juga harus tahu bagaimana cara meningkatkan ketahanan pangan nasional , agar tercipta sebuah negara yang makmur dan sejahtera. Dan seharusnya pemerintah menjalani program-program meningkatkan ketahanan pangan dengan benar agar semua masyarakat dapat mengerti dan paham tentang betapa pentingnya ketahanan pangan nasional itu.

                                                      REFERENSI

http://fp.uns.ac.id/wp-content/uploads/2013/10/Naskah-ketahanan-pangan-pada-Inspirasi.pdf

http://dennynurmansyah.blogspot.com/2013/05/meningkatkan-ketahanan-pangan-di-dalam.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Ketahanan_pangan

http://khairulchaniago.wordpress.com/pengertian-arti-definisi-ketahanan-nasional-bangsa-negara-indonesia/

google search

Read more ...