KATA PENGANTAR
Puji dan syukur
penulis panjatkan kepada Allah SWT. Berkat limpahan karunianya, penulis dapat
meyelesaikan makalah yang berjudul “Politik dan Strategi Nasional” dengan
lancar. Makalah ini diajukan guna memenuhi tugas softskill mata kuliah
Pendidikan Pancasila.
Penulis menyadari
sepenuhnya bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan.
Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun
dari berbagai kalangan para pembaca, penulis terima dengan tangan terbuka guna
menyempurnakan pembuatan makalah dikemudian hari.
Hanya ini yang dapat
penulis sampaikan, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.
Depok,
14 Juni 2014
Penulis : Vickry (17212572) KELAS 2EA11
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
..................................................................................................
ii
Daftar Isi
............................................................................................................
iii
BAB I Pendahuluan
............................................................................................
3
1.1 Latar Belakang
.............................................................................................
3
1.2 Rumusan Masalah
........................................................................................
3
1.3 Tujuan
..........................................................................................................
3
BAB II Pembahasan
...........................................................................................
4
2.1 pengertian politik dan strategi nasional
....................................................... 4
2.2 pengertian
strategi dan strategi
nasional..................................................... 5
2.3 Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional.........................
5
2 .4 Visi dan Misi
Calon Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla ......................... 7
2.5 Visi dan Misi Prabowo – hatta .......................................................................
11
BAB III Penutup
....................................................................................................
12
3.1 Kesimpulan
...................................................................................................
12
3.2 Saran
............................................................................................................. 12
Referensi
.............................................................................................................
12
Politik dan Strategi Nasional
BAB I
PENDAHULUAN
1. 1 Latar Belakang
Masalah
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan
merdeka dimana bangsa yang merdeka tentunya akan mengatur urusan dalam
negerinya sendiri tanpa ada campur tangan lagi dari negera luar dalam urusan
pemerintahan . Sejak peristiwa proklamasi di tahun 1945, terjadi perubahan yang
sangat mendasar dari negara Indonesia , terutama yang berkaitan dengan
kedaulatan dan sistem pemerintahan dan politik . Pada awal masa kemerdekaan ,
kondisi politik Indonesia belum sepenuhnya baik . Kondisi indonesia masih belum
tertata dengan baik dan belum stabil . Tetapi , setelah beberapa tahun berjalan
kondisi internal Indonesia sudah mulai teratur dan membaik . Selangkah demi
selangkah Indonesia mulai membenahi dan mengatur sistem pemerintahannya sendiri
.
Di zaman sekarang yaitu
zaman yang serba modern dengan mulai lunturnya rasa nasionalisme banyak pemuda Indonesia yang tidak mengerti
akan makna politik bebas aktif yang digunakan oleh Indonesia, dan tidak sedikit
di antara mereka yang salah mengartikan makna politik bebas aktif tersebut .
Oleh karena itu , kiranya kita perlu untuk membahas tentang politik dan
strategi bangsa Indonesia.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah pengertian
politik , Negara , kekuasaan , pengambil keputusan , kebijakan umum , dan
distribusi kekuasaan itu?
2. Apakah pengertian
strategi , dan strategi nasional?
3. Apakah dasar
pemikiran penyusunan politik strategi nasional (Polstranas)?
1.3 Tujuan Penulisan
1 . Untuk mengetahui pengertian politik , Negara , kekuasaan
, pengambil keputusan , kebijakan umum , dan distribusi kekuasaan .
2 . Untuk mengetahui pengertian strategi , dan strategi
nasional .
3 . Untuk mengetahui dasar pemikiran penyusunan politik
strategi nasional (Polstranas) .
BAB II
PEMBAHASAN
2 . 1 Pengertian Politik Dan Strategi Nasional
Kata “Politik” secara ilmu etimologis berasal dari bahasa
Yunani Politeia, yang asal katanya adalah polis berarti kesatuan masyarakat
yang berdiri sendiri, dan teia berarti urusan . Dalam bahasa Indonesia ,
politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu
bangsa . Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan
alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki .
Politics dan policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik . Politics
memberikan asas, jalan, arah, dan medannya , sedangkan policy memberikan
pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya .
Dapat disimpulkan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut
proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-upaya dalam
mewujudkan tujuan itu , pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai seleksi
antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan
yang telah ditentukan . Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan
kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan
pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada .
Politik secara umum
adalah mengenai proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya .
Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies)
yang menyangkut pengaturan , pembagian , atau alokasi sumber-sumber yang ada.
Dengan begitu , politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara,
kekuasaan, pengambilan keputusan , kebijakan umum(policy), dan distribusi
kekuasaan .
a. Negara
Negara merupakan
suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang
ditaati oleh rakyatnya.
b. Kekuasaan
Kekuasaan adalah
kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau
kelompok lain sesuai dengan keinginannya.
c. Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan
adalah aspek utama politik. Jadi, politik adalah pengambilan keputusan melalui
sarana umum . Keputusan yang diambil menyangkut sector public dari suatu Negara
.
d. Kebijakan Umum
Kebijakan ( policy )
merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok
politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu . Dasar pemikirannya
adalah bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai
secara bersama pula , sehingga perlu ada rencana yang mengikat yang dirumuskan
dalan kebijakan – kebijakan oleh pihak yang berwenang .
e. Distribusi
Yang dimaksud dengan
distribusi ialah pembagian dan pengalokasian nilai – nilai ( values ) dalam
masyarakat . Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting .
2 . 2 Pengertian
Strategi dan Strategi Nasional
Strategi
berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the
general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan .
Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan
tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan . Sedangkan perang
itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik . Dalam pengertian umum, strategi
adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau pencapaian tujuan . Dengan
demikian , strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang
militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.
Politik nasional
diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu
cita-cita dan tujuan nasional . Dengan demikian definisi politik nasional
adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan
(perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan
kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional . Sedangkan strategi nasional
adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan
yang ditetapkan oleh politik nasional .
2. 3 Dasar Pemikiran
Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami
pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang
berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan
Nasional . Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini
disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945 . sejak tahun 1985
telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan
lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”
. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR,
DPR, Presiden, DPA, BPK, MA . Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat
disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada
dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media
massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure
group) . Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan
memiliki kekuatan yang seimbang . Mekanisme penyusunan politik dan strategi
nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR .
Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat
suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN .Strategi
nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non
departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden
sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan
. Salah satu wujud pengapilikasian politik dan strategi nasional dalam
pemerintahan adalah sebagai berikut :
Otonomi Daerah
Undang-undang No. 22
tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu wujud politik
dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi
kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas
bagi daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan Undang-undang yang lama dan yang baru
ialah:
1. Undang-undang yang
lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (central government
looking).
2. Undang-undang yang
baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah (local government
looking).
Kewenangan Daerah
1. Dengan berlakunya
UU No. 22 tahun 1999tenang Otonomi Daerah, kewenagan daerah mencakup seluruh kewenangan
bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri,
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan
bidang lain.
2. Kewenagnan bidang
lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian
pembangunan secara makro.
3. Bentuk dan susunan
pemerintahan daerah,
a. DPRD sebagai badan
legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di
daerah.
b. DPRD sebagai
lwmbaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahanauntukmelaksanakan demokrasi
1). Memilih
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
2). Memilih anggota
Majelis Permusawartan Prakyat dari urusan Daerah.
3). Mengusulkan
pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati,
dan Walikota/Wakil Walikota.
4. Membentuk
peraturan daerah bersama gubernur, Bupati atas Wali Kota.
5. Menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama gubernur, Bupati,
Walikota.
6. Mengawasi
pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pelaksanaan APBD,
kebijakan daerah, pelaksanaan kerja sama internasional di daerah, dan menampung
serta menindak-lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.
2 . 4 Visi dan Misi Calon Presiden Joko Widodo dan
Jusuf Kalla
Saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam
Indonesia (LDII) pada Selasa (13/5/2014), di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta itu
secara gamblang memaparkan apa yang akan dilakukannya jika menjadi orang nomor
satu di republik ini.
Berikut sejumlah program yang dipaparkan Jokowi sebagai visi
misinya:
1. Pendidikan
Di sektor pendidikan, Jokowi menekankan pada revolusi
mental. Menurutnya, revolusi mental akan efektif bila diawali dari jenjang
sekolah, terutama pendidikan dasar. Menurutnya, siswa SD seharusnya mendapatkan
materi tentang pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, pendidikan etika
sebesar 80 persen. Sementara itu, ilmu pengetahuan cukup 20 persen saja.
"Jangan terbalik seperti sekarang. Sekarang ini
anak-anak yang kecil dijejali dengan Matematika, Fisika, Kimia, IPS. Sehingga
yang namanya etika, perilaku, moralitas tidak disiapkan pada posisi
dasar," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, porsi
materi ilmu pengetahuan diperbesar pada tingkat SMP. Meski porsi ilmu
pengetahuan diperbesar, Jokowi mengatakan, materi pendidikan karakter, budi
pekerti, dan etika harus lebih besar. Ia menggambarkannya dengan persentase
60-40 persen untuk pendidikan karakter.
Jokowi mengatakan, porsi besar untuk materi tentang ilmu
pengetahuan baru diberikan di jenjang SMA. Besarnya, kata dia, mencapai 80
persen. Pada tahap SMA, porsi untuk pendidikan karakter, budi pekerti, dan
akhlak cukup 20 persen saja.
Selain itu, ia juga ingin meningkatkan jumlah SMK.
Menurutnya, negara-negara industri maju seperti Jepang, Korea, dan Jerman
adalah negara-negara yang punya banyak SMK.
"Peningkatan jumlah SMK adalah salah satu yang penting.
Karena keterampilan semua ada di sana. Karena di situ ada teknologi, di situ
ada keterampilan, di situ ada skill yang dibangun," ucap Jokowi.
Ia yakin, jika semua hal di atas dilakukan, akan muncul
generasi yang memiliki sikap mental dan budaya kerja yang baik, serta penuh
daya saing, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas bagi bangsa dan
negara.
"Karena percuma kekayaan alam yang besar jika tidak
dibarengi dengan produktivitas, serta daya saing bagi SDM yang ada di dalamnya.
Tanpa revolusi mental, tanpa budaya kerja yang sudah tertanam sejak kecil, saya
kira sulit juga untuk membangun sebuah daya saing dan produktivitas,"
papar Jokowi.
2. Pertanian
Di sektor pertanian,
Jokowi menilai, Indonesia kehilangan orientasi untuk membangun sektor ini.
Indonesia, kata dia, tak pernah lagi memunculkan varietas-varietas unggul.
Bahkan, menurut Jokowi, satu hektar lahan pertanian di Indonesia hanya dapat
menghasilkan maksimal 4,5 ton, sementara di negara lain bisa mencapai 8-9 ton.
"Mestinya kalau sudah ditentukan ingin memajukan
pangan, infrastrukturnya dibangun. Bendungan dan segala sistem irigasinya harus
disediakan. Yang berkaitan dengan pupuk, pestisida, semuanya harus disiapkan.
Riset harus menjadi kunci utama, dan diberi anggaran yang besar sehingga kita
akan bisa memunculkan kembali varitas-varitas unggul," katanya.
Selain itu, Jokowi juga menyoroti banyaknya lahan-lahan
pertanian yang terkonversi menjadi perumahan, industri, dan pertambangan.
Menurutnya, hal tersebut adalah kesalahan karena Indonesia saat ini membutuhkan
banyak lahan untuk sawah dan ladang baru. Tak hanya itu, ujarnya, infrastruktur
pendukung lahan pertanian seperti waduk dan bendungan juga harus diperbanyak.
"Pernah tidak mendengar kita bangun waduk dan bendungan
baru? Padahal dalam perencanaan kita bisa bangun 70-an waduk per tahun. Tetapi
tidak dilaksanakan karena kita kehilangan disorientasi," ujar Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti mahalnya ongkos produksi
karena petani bergantung pada pupuk dan pestisida kimia.
"Harusnya petani disediakan pupuk dan pestisida gratis
sehingga mereka tidak terbebani biaya," katanya.
Jokowi juga menyoroti keberadaan terminal agro. Menurutnya,
terminal agro sudah seharusnya berada di setiap kabupaten. Ia menilai, menambah
keberadaan terminal tersebut akan dapat meningkatkan produksi di sektor
pertanian, seperti yang dilakukan Thailand.
"Terminal agro jangan hanya gedung saja. Saya lihat di
Dubai dan Abu Dhabi, 80 hektar lahan digunakan hanya untuk tempat penyimpanan
logistik pertanian saja. Mestinya di setiap daerah ada yang seperti itu,"
ujar Jokowi.
"Sebanyak apa pun panen yang melimpah ruah, tidak akan
berarti kalau tidak disiapkan industi pasca panen. Inilah yang harus
diluruskan, karena ketika kita menyuruh petani untuk menanam, maka harus
disiapkan pula industri pasca panennnya," katanya lagi.
3. Kelautan
Di bidang kelautan, Jokowi menyoroti kalah bersaingnya
nelayan-nelayan lokal karena ketertinggalan dalam bidang teknogi dibanding
nelayan-nelayan asing. Hal itu, menurutnya, menjadi salah satu penyebab
melonjaknya harga ikan di pasaran.
"Kapal-kapal negara lain yang masuk ke laut kita sudah
komplet. Ada kapal sepuluh, yang sembilan nangkap, yang satunya untuk
pengalengan. Langsung dikalengkan. Kenapa kita tidak bisa seperti itu. Padahal
sebenarnya bisa," kata Jokowi.
Ia berjanji, jika terpilih sebagai presiden akan menyediakan
kapal-kapal modern untuk para nelayan, yang disertai dengan pelatihan bagi para
nelayan.
"APBN kita gede banget, hampir Rp 1.700 triliun. Berapa
sih biaya beli kapal? Murah sekali. Dan berikan nelayan pelatihan, jangan yang
gratisan karena itu tidak mendidik. Saya paling tidak setuju dengan yang
gratisan," ujarnya.
4. Energi
Di bidang energi, Jokowi menyoroti besarnya subsidi BBM dan
subsidi listrik. Menurutnya, daripada terus-terusan memberikan subsidi BBM,
lebih baik memaksimalkan gas dan batubara yang jauh lebih murah.
"Contohnya untuk listrik. Subsidi listrik itu mencapai
Rp 70 triliun. Tapi kenapa listrik pakai BBM, kenapa tidak pakai
batubara?" kata Jokowi.
Jokowi mencurigai, selama ini ada pihak-pihak yang mengambil
keuntungan dari besarnya subsidi BBM dan listrik. Hal itu yang dinilaiya
menjadi penyebab dilakukannya kebijakan yang sebenarnya lebih banyak merugikan
kas APBN itu.
"Kenapa harus kita lakukan terus menerus? Karena ada
yang mengambil keuntungan besar dari sana. Dan keuntungannya itu dibagi-bagi.
Saya sudah tahu. Dulu waktu di Solo belum tahu. Tapi setelah di Jakarta jadi
tahu semuanya," kata mantan Wali Kota Solo itu.
"Kalau BBM bisa dikonversi ke gas atau batubara, kita
akan bisa menghemat anggaran hingga Rp 70 triliun per tahun. Jadi ada efisiensi
anggaran," lanjutnya.
5. Infrastruktur
Di bidang infrastruktur, Jokowi menyoroti masih kurangnya
pengembangan infrastruktur di laut, pengembangan bandara, maupun penambahan
jalur kereta api. Untuk infrastruktur laut, ia menilai, jika dapat
dimaksimalkan, maka ke depannya tidak ada lagi ketimpangan harga antara daerah
yang satu dengan yang lain. Ia mengistilahkan konsep pembagunan infrastruktur
laut yang akan ia lakukan dengan istilah "tol laut".
Menurutnya, tol laut adalah penyediaan kapal-kapal berukuran
besar untuk pengangkutan antarpulau dalam waktu yang sesering mungkin.
"Jadi tol laut ini modalnya hanya kapal. Bukan bangun
tol di atas laut. Jadi tol laut itu pengangkutan pakai kapal dari pelabuhan ke
pelabuhan, tapi bolak-balik. Ini akan mempermudah manajemen distribusi
logistik, sehingga harga-harganya akan lebih murah," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan bahwa tol laut adalah konsep distribusi
jalur laut yang menghubungkan lima pelabuhan besar, yakni Pelabuhan Belawan
(Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar, dan
Sorong (Papua Barat).
"Jadi harus ada penyediaan kapal besar, dari Sumatera
langsung ke Papua, Papua ke Sumatera. Kalau ada kapal besar, ongkos angkutnya
akan menjadi kecil dan murah, karena ngangkutnya langsung banyak. Jadi tidak
akan ada lagi harga semen di Jawa Rp 50 ribu, di Papua Rp 1 Juta," ujar
Jokowi.
Jokowi mencontohkan distribusi sapi dari NTT dengan yang ada
di Australia. Ia menilai, secara kualitas, sapi NTT tidak kalah dibanding sapi
Australia. Kekurangan yang terjadi selama ini hanya terletak pada ketiadaan
kapal pengangkut sapi yang berukuran besar.
"Kalau dari NTT, ngangkutnya pakai kapal kecil-kecil.
Sebenarnya sapi di sana tidak kalah kualitasnya dibanding sapi Australia. Tapi
ongkos biaya angkutnya yang mahal, bisa sampai 50-60 persen. Kiriman sapi dari
Australia, sekali angkut bisa sampai 30 ribu sapi di dalam satu kapal. Kapal
besar itu yang kita tidak punya," katanya.
"Kalau ada tol laut ini, akan mempermudah distribusi.
Dari pulau besar ke pulau besar pakai kapal besar. Nanti ke pulau yang agak
kecil pakai kapal sedang. Dilanjutkan lagi dengan pakai kapal kecil ke
pulau-pulau kecil. Jadi, bukan kapal kecil dari Papua ke Jawa yang belum tentu
bisa sampai ke Jawa, karena di tengah jalan kena ombak langsung terguling.
Hilang semen, hilang sapinya," jelas Jokowi .
Sementara itu, untuk pengembangan bandara, Jokowi mengaku
akan menerapkan konsep kerja sama dengan investor swasta. Menurutnya, ide
tersebut muncul tak lepas dari permasalahan lambannya pengembangan Bandara
Soekarno-Hatta, yang berpengaruh pada semakin karut-marutnya jadwal
penerbangan.
"Seharusnya kalau APBN tidak sanggup, serahkan saja ke
swasta. Tidak masalah. Asal hitung-hitungannya jelas dan biaya pelayanan
nantinya tidak membebani masyarakat. Kalau diserahkan ke investor, semua
bandara akan bisa dibagun baru seluruhnya," ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti seputar infrastruktur
jalur kereta. Menurutnya, sudah seharusnya dilakukan penambahan jalur kereta di
Jawa, sembari membangun jalur kereta di kawasan-kawasan tambang di Sumatera dan
Kalimantan.
"Pengangkutan batubara, nikel, dan bauksit jangan
sampai menggunakan jalan raya. Karena selain mahal, juga akan merusak jalan.
Dan itu kewajiban negara," kata Jokowi.
6. Administrasi
birokrasi
Jokowi menutup pemaparan visi dan misinya dengan program
pembenahan di bidang administrasi dan birokrasi. Ia berjanji, bila terpilih,
akan segera menerapkan sistem elektronik dan jalur online dalam hal pengadaan
barang dan jasa di seluruh institusi pemerintah, termasuk dalam hal
pengawasannya. Sistem tersebut adalah sistem yang saat ini diterapkannya di
lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta.
"Kita harus menerapkan e-budgeting, e-purchasing,
e-catalogue, e-audit, pajak online, IMB online. Kita online-kan semua. Jadi
tidak ada lagi 'ketema-ketemu', supaya 'amplop-amplopan' hilang," katanya.
2 . 5 Visi dan Misi
Prabowo – Hatta
Prabowo-Hatta mendeklarasikan visi yang sepenuh-penuhnya
menjadi maksud dan tujuan dari para Pendiri Bangsa, yaitu:
Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur
serta bermartabat
Dan untuk itu Prabowo-Hatta akan mengemban MISI sebagai
berikut:
1. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, aman dan damai,
bermartabat, demokratis, berperan aktif dalam perdamaian dunia, serta konsisten
melaksanakan Pancasila dan UUD 45.
2. Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan,
dan percaya diri menghadapi globalisasi.
3. Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan
sumber daya manusia yang berakhlak berbudaya luhur; berkualitas tinggi: sehat,
cerdas, kreatif dan trampil.
BAB III
PENUTUP
3 . 1 Kesimpulan
Sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang telah mempelajari dan memahami
kita dapat menarik kesimpulan bahwa politik dan strategi nasional Indonesia
dapat dilaksanakan di segala bidang . Hal itu dilakukan untuk memajukan seluruh
aspek kehidupan di Indonesia . Kemudian
, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan
Rakyat 1999 harus menjadi acuan penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga
tinggi negara dan segenap rakyat Indonesia . Selain itu pelaksanaan politik dan
strategi nasional di Indonesia di tentukan oleh tujuh unsur pokok yang telah
kita bahas sebelumnya .
3 . 2 Saran
Menurut saran saya, mengenai politik dan strategi nasional
(polstranas) dalam pemilihan presiden, adalah untuk berpolitik lah dengan jujur
dan bersih tidak ada politik uang dan KKN lainnya dan saya juga berharap tidak
ada lagi kampanye hitam (black campaign) dalam kampanye baik di dunia nyata
maupun di dunia maya (media sosial). Saya harap kepada tim sukses kedua calon
presiden dan wakil presiden berkampanye lah dengan cara yang jujur tidak ada
kampanye hitam yang menyudutkan salah satu calon. Berdemokrasi lah dengan cara
yang benar dan saya juga berharap kepada calon pemilih untuk tidak golput agar
tercipta nya demokrasi yang indah demi kemajuan bangsa Indonesia.
Referensi :
